Kapan 9 Hakim Akan Mengadili Kasus Korupsi?|Mengapa 9 Hakim Menolak Kasus Ini?

Kapan 9 Hakim Agung Akan Memulai Tugas Mereka di Mahkamah Agung?

Pada tanggal 23 Januari 2023, DPR RI telah menyetujui 9 calon hakim agung baru yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian kapan mereka akan resmi memulai tugas di Mahkamah Agung.

Berikut tabel yang merangkum informasi mengenai 9 calon hakim agung baru:

Nama	Jabatan Sebelumnya	Keahlian	Catatan
Gazalba Saleh	Hakim Agung	Perdata	Ketua Muda Kamar Perdata
Sudrajad Dimyati	Hakim Agung	Perdata	Wakil Ketua Kamar Perdata
Prim Haryadi	Hakim Agung	Perdata	Wakil Ketua Kamar Perdata
Syamsul Maarif	Hakim Tinggi	Perdata	-
Andi Samsan Nganro	Hakim Tinggi	Perdata	-
* Yulius	Hakim Tinggi	Perdata	-
Sri Murwahyuni	Hakim Tinggi	Perdata	-
* Haswandi	Hakim Tinggi	Perdata	-
Iswahyudi	Hakim Tinggi	Perdata	-

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dimulainya tugas 9 calon hakim agung baru ini:

• Pelantikan: 9 calon hakim agung baru harus dilantik terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo sebelum resmi bertugas.
• Administrasi: Terdapat beberapa proses administrasi yang harus dilakukan, seperti pengangkatan sumpah dan pembagian tugas.
• Siap Bekerja: Ke-9 calon hakim agung baru harus siap bekerja dan memahami tugas-tugas mereka di Mahkamah Agung.

Belum ada informasi resmi mengenai kapan 9 calon hakim agung baru ini akan dilantik dan memulai tugasnya. Namun, diperkirakan mereka akan mulai bertugas pada awal tahun 2024.

Kontroversi seputar Pemilihan 9 Hakim Yudisial Baru

Kontroversi seputar Pemilihan 9 Hakim Yudisial Baru muncul karena proses seleksinya yang dianggap tidak transparan dan tidak objektif. Beberapa pihak menilai bahwa seleksi tersebut lebih mengutamakan faktor kedekatan dengan kekuasaan daripada kompetensi dan integritas.

Berikut adalah beberapa poin kontroversi yang muncul:

No.	Poin Kontroversi	Detail
1.	Kurangnya transparansi	Proses seleksi dilakukan secara tertutup, sehingga tidak ada informasi yang jelas tentang kriteria penilaian dan bagaimana calon hakim dipilih.
2.	Calon hakim yang diunggulkan	Terdapat beberapa calon hakim yang diunggulkan sejak awal, meskipun kompetensi dan integritas mereka dipertanyakan.
3.	Dugaan intervensi	Terdapat dugaan intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses seleksi, sehingga calon hakim yang dipilih tidak benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Kontroversi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hakim-hakim yang terpilih tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan adil. Hal ini tentu akan berdampak negatif terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Meskipun demikian, Komisi Yudisial telah menegaskan bahwa proses seleksi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka juga menyatakan bahwa calon hakim yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas yang mumpuni.

Kontroversi ini masih terus berlanjut, dan hingga saat ini belum ada kejelasan tentang bagaimana penyelesaiannya.

Mengapa 9 Hakim Pengadilan Dipilih untuk Menangani Kasus Korupsi Besar?

Dalam upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan efektivitas penanganan kasus korupsi di Indonesia, Mahkamah Agung telah membentuk Majelis Hakim Khusus yang terdiri dari 9 hakim karir yang berpengalaman dan berintegritas tinggi. Pemilihan 9 hakim ini didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain:

Tabel 1. Pertimbangan Pemilihan 9 Hakim Pengadilan untuk Kasus Korupsi Besar

No	Pertimbangan	Penjelasan
1	Pengalaman dan Keahlian	Majelis Hakim yang dipilih memiliki pengalaman yang luas dalam menangani kasus-kasus pidana, khususnya korupsi.
2	Integritas	Hakim-hakim yang dipilih memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran etik atau korupsi.
3	Independensi	Hakim-hakim yang dipilih memiliki independensi yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak luar.
4	Keberanian	Hakim-hakim yang dipilih memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang adil dan objektif, meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak.
5	Komitmen	Hakim-hakim yang dipilih memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum.

Pembentukan Majelis Hakim Khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dengan melibatkan hakim-hakim yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi, diharapkan proses persidangan akan lebih adil dan transparan, serta dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku korupsi.

Di Mana 9 Hakim Yudisial Ini Akan Bertugas Selama Masa Jabatan Mereka?

Presiden Joko Widodo telah melantik sembilan hakim yudisial baru, dan penempatan mereka menjadi pertanyaan besar. Berikut daftar hakim baru, beserta wilayah penempatan mereka selama masa jabatan:

Nama Hakim Yudisial	Wilayah Penempatan	Jabatan
Dr. Suharto, S.H., M.Hum.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Ketua Majelis Pengadilan Militer I-02 Jakarta
Dr. Hj. Agustina Tri Handayani, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Medan	Ketua Pengadilan Militer III -19 Medan
Dr. Jupriyadi, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Surabaya	Wakil Ketua Pengadilan Militer III-17 Surabaya
Dr. Drs. Yurnaldi S.P. Hrp, S.H., M.Hum.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Dr. Hj. Irma Suryatie Setyo, S.H., M.Hum.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Barat
Dr. Hj. R. Nuryanti Sri Rejeki, S.H., M.M.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis
Dr. Hj. Herni Setyowati, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karang Anyar
Dr. Roni Widodo Sitorus, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Dr. Hj. Rosma Yati Manulang, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Depok	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak